Pati, PortalMuria.com – Supriyono atau yang lebih dikenal dengan sapaan Mas Botok, angkat bicara terkait batalnya rencana aksi unjuk rasa Demo Jilid II yang sebelumnya digagas oleh Ahmad Husain, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu (AMPB).
Dalam pernyataannya, Mas Botok menegaskan bahwa agenda demo jilid dua pada 25 Agustus mendatang adalah murni inisiatif Husain pribadi, bukan keputusan aliansi.
“Saya tegaskan untuk Mas Husain, demo jilid dua itu murni inisiatifnya sendiri. Mundurnya Husain dari AMPB justru jadi berkah buat kita, karena selama ini statemen-statemen Husain sering memicu konflik internal,” tegas Botok, Rabu (20/8/2025).
Mas Botok juga membantah keras tuduhan Husain yang menyebut AMPB ditunggangi kepentingan politik.
“Itu tidak benar. AMPB tetap komitmen untuk mengawal, mengkritik, dan menolak kebijakan Pemkab Pati yang tidak pro rakyat. Kita akan terus melawan pemimpin yang sombong, arogan, pembohong, dan penipu rakyat,” tandasnya.
Demo Lanjut ke Jakarta
Meski agenda lokal batal, AMPB memastikan akan tetap turun ke jalan. Kali ini, targetnya bukan lagi Kabupaten Pati, melainkan Gedung KPK Jakarta pada 2–3 September 2025.
Botok menyebut, aksi tersebut bertujuan menekan KPK agar segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek DJKA.
Dukungan Donasi Masyarakat
Terkait pendanaan, Botok menegaskan bahwa gelombang dukungan masyarakat begitu besar.
“Buktinya, baru dibuka, donasi sudah mengalir deras. Bentuknya berupa uang, tapi kami juga membuka donasi berupa armada kendaraan, baik bus, truk, maupun kendaraan lain untuk mengangkut massa ke Jakarta,” jelasnya.
AMPB menargetkan sedikitnya 500 orang akan berangkat ke Jakarta dalam aksi tersebut. Botok juga membuka pintu bagi masyarakat luas yang ingin bergabung dalam perjuangan ini.
Harapan untuk Pati
Di akhir pernyataannya, Mas Botok menyampaikan harapan agar Kabupaten Pati bisa segera keluar dari situasi panas politik dan kembali kondusif.
“Pati harus dipimpin oleh orang yang benar-benar memikirkan rakyat kecil, bukan menjadikan kabupaten Pati ini sebagai ajang belajar dalam membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” tutupnya.(Red.)
