Portal Muria – 18 April 2026 | Palangka Raya, 17 April 2026 – Menyikapi keluhan publik terkait antrean truk yang memanjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kota Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam. Ia menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengambil langkah tegas, termasuk pencabutan izin SPBU yang terbukti menimbun bahan bakar minyak (BBM) dan memberikan insentif bagi warga yang dapat membuktikan praktik penimbunan.
Antrean panjang ini terutama melibatkan BBM jenis Dexlite, yang pada minggu terakhir menunjukkan kekosongan di beberapa SPBU. Analisis yang dilakukan bersama tim Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng serta pihak Pertamina mengungkap bahwa tidak ada kekurangan pasokan secara keseluruhan. Namun, pergeseran penggunaan BBM industri ke BBM Dexlite menjadi faktor utama. Kenaikan harga solar industri mencapai Rp 33.000 per liter memaksa operator kendaraan berat beralih ke Dexlite yang lebih terjangkau, dengan harga antara Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per liter.
“Dengan kenaikan harga solar industri, banyak kendaraan operasional perusahaan dan masyarakat yang sebelumnya menggunakan solar industri kini beralih ke Dexlite,” kata Sutoyo, Plt Kepala Dinas ESDM Kalteng, dalam pertemuan di Istana Isen Mulang. “Data harian dari Pertamina menunjukkan tidak ada kekurangan stok secara umum, namun satu jenis BBM, yakni Dexlite, mengalami kelangkaan karena lonjakan permintaan yang tidak terduga.”
Gubernur Agustiar menambahkan bahwa pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan distribusi BBM yang merata, termasuk ke wilayah-wilayah terpencil. Ia menekankan pentingnya menghindari praktik “panic buying” yang dapat memperburuk situasi. “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan dan melaporkan setiap indikasi penimbunan,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Gubernur mengumumkan kebijakan penghargaan senilai Rp 7,5 juta bagi siapa saja yang dapat membuktikan adanya penimbunan BBM. “Jika ada yang dapat memberikan bukti konkret, kami akan memberikan reward uang tunai. Ini bukan sekadar ucapan, melainkan tindakan nyata untuk menekan perilaku tidak etis,” tegas Agustiar dalam konferensi pers.
Selain insentif, pemerintah provinsi siap mengajukan rekomendasi pencabutan izin operasional kepada SPBU yang terbukti menimbun BBM. “Kami memiliki wewenang untuk merekomendasikan pencabutan izin, dan jika diperlukan, kami akan melakukannya demi kepentingan publik,” jelasnya. Gubernur juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Pangdam dan Kapolda setempat untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
Berikut rangkuman langkah-langkah yang diambil pemerintah provinsi Kalteng:
- Koordinasi intensif dengan Pertamina untuk memantau pasokan dan distribusi BBM Dexlite.
- Penguatan pengawasan di SPBU melalui kerja sama dengan aparat keamanan dan kepolisian.
- Pemberian hadiah Rp 7,5 juta bagi warga yang berhasil mengungkap penimbunan BBM.
- Rekomendasi pencabutan izin SPBU yang melanggar regulasi.
- Penggalangan laporan masyarakat melalui Dinas ESDM dan hotline khusus.
Gubernur juga menyoroti dampak gejolak ekonomi global yang memperparah tekanan pada harga BBM. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas pasokan energi di provinsi yang memiliki wilayah luas dan infrastruktur yang masih berkembang.
Dengan tindakan tegas dan kebijakan insentif, pemerintah Kalteng berharap dapat mengurangi antrean panjang di SPBU, memastikan ketersediaan BBM Dexlite bagi semua pengguna, serta menegakkan keadilan bagi konsumen yang terdampak. Upaya ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola pasokan energi di tengah fluktuasi harga global.
Situasi akan terus dipantau, dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan informasi terbaru kepada publik serta menindaklanjuti setiap temuan penimbunan secara cepat dan transparan.
