Plt Bupati Pati Akui Pergeseran Pejabat: Dalih Fokus Banjir, Nama Pejabat Masih Dirahasiakan

Berita, Pati, Pati835 Dilihat

Pati, PortalMuria.com Setelah menuai sorotan karena dinilai tertutup, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra akhirnya mengakui adanya pergeseran sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Pergeseran tersebut disebut dilakukan agar para pejabat lebih fokus dalam penanganan bencana banjir yang tengah melanda wilayah Pati.

“Pergeseran dilakukan agar mereka lebih fokus dalam penanganan banjir di wilayahnya. Sudah kami konsultasikan dengan Gubernur Jawa Tengah,” ujar Risma Ardhi Chandra.

Chandra berdalih, kebijakan tersebut juga bertujuan agar jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang dinilai berkompeten dan siap bekerja dalam situasi darurat. Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik soal urgensi dan transparansi pergeseran jabatan yang dilakukan di awal masa jabatannya sebagai Plt Bupati.

Seperti diketahui, Risma Ardhi Chandra baru menjabat sekitar dua pekan, namun sudah melakukan pergeseran pejabat di tengah situasi yang sensitif. Kabupaten Pati tidak hanya menghadapi bencana banjir, tetapi juga masih berada dalam bayang-bayang OTT dugaan jual beli jabatan perangkat desa yang menyita perhatian publik.

Ironisnya, saat dikonfirmasi terkait siapa saja pejabat yang digeser, Chandra belum bersedia membuka data tersebut ke publik. “Nanti sore saya kirimkan datanya, Mas,” ujarnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, daftar resmi pejabat yang mengalami rotasi belum disampaikan, sehingga memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Padahal, sebelumnya pergeseran ini telah memicu kesan adanya kebijakan yang dilakukan secara senyap, seiring sulitnya awak media memperoleh keterangan dari BKPSDM Kabupaten Pati.

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, sejumlah jabatan yang terdampak pergeseran antara lain Plt Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati, Plt Camat Winong, serta beberapa pejabat lainnya. Publik kini menunggu, apakah pergeseran tersebut murni untuk kepentingan penanganan bencana, atau justru membuka babak baru polemik tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati. (*)