JAKARTA, PortalMuria.com — Ratusan warga Kabupaten Pati kembali menggeruduk Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (8/12/2025). Mereka menuntut kejelasan perkembangan penanganan dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, sebuah perkara yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan nama Bupati Pati, Sudewo.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) ini tiba di Jakarta pada Senin pagi, setelah berangkat dari Pati sejak Minggu malam. Dua bus penuh massa aksi ditambah peserta dari Jabodetabek membuat jumlah demonstran mencapai lebih dari seratus orang.
“Ini ada dua bus di KPK, ditambah teman-teman yang tinggal di Jakarta. Jadi seratusan lebih. Kami berharap akhir 2025 sudah ada keputusan, agar pak Bupati bisa fokus memimpin,” ujar Koordinator AMPB, Suharno, di depan gedung KPK.
Tidak hanya datang untuk berunjuk rasa, AMPB merencanakan aksi panjang selama sedikitnya 13 hari di Jakarta. Selain menggelar aksi di Gedung Merah Putih, mereka juga akan mendatangi berbagai lembaga antikorupsi dan forum sipil untuk meminta dukungan advokasi.
“Selain ke KPK, kami juga bakal ke beberapa pihak untuk meminta dukungan, termasuk mengikuti Kamisan dan bersilaturahmi ke ICW,” kata Suharno.
AMPB menegaskan aksi panjang ini dilakukan agar dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus suap DJKA, termasuk nama Bupati Sudewo yang pernah disebut, segera memperoleh kejelasan hukum.
Suharno menyoroti pernyataan KPK yang sebelumnya menyebut ada 12 tersangka dalam kasus DJKA serta informasi penyitaan uang antara Rp720 juta hingga Rp3 miliar yang santer dikaitkan dengan Sudewo. Meski demikian, ia menegaskan bahwa AMPB tidak menghakimi, melainkan menuntut kepastian status.
“Kami tidak ingin nasib Bupati digantung. Kalau digantung, beliau tidak fokus memimpin. Apakah terlibat atau tidak, KPK harus memberi kejelasan. Kami berharap pak Sudewo tidak terlibat dan bukan koruptor,” ujarnya.
AMPB juga meminta agar segala bentuk dugaan aliran dana, yang dalam kasus DJKA disebut sebagai commitment fee, diusut hingga tuntas.
“Agar commitment fee yang diindikasikan KPK saat kasus DJKA tidak terulang lagi dalam pemerintahan Kabupaten Pati. Ini demi mencegah praktik korupsi di daerah,” tambah Suharno.
Ia menegaskan aksi ini tidak bertujuan menjatuhkan Bupati Sudewo secara politik. AMPB, kata dia, akan tetap mengkritisi siapapun pemimpin Pati jika ada indikasi penyimpangan kebijakan.
“Tidak ada tendensi personal. Siapapun pemimpinnya, kalau ada dugaan penyelewengan, pasti kami suarakan,” tegasnya.
Aksi AMPB depan KPK menjadi salah satu tekanan publik terbaru terhadap penanganan kasus DJKA, yang hingga kini belum sepenuhnya mendapat kepastian hukum terkait pihak-pihak yang disebut-sebut terlibat. Publik Pati kini menunggu langkah KPK, apakah akan mengeluarkan keputusan resmi atau menyatakan status hukum Bupati Sudewo secara tegas.
(Red.)
