BANYUMAS, PortalMuria.com — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menegaskan bahwa perang melawan kemiskinan tidak bisa dilakukan setengah hati. Tidak bisa oleh satu lembaga. Tidak pula selesai hanya dengan bantuan sosial. Harus dikeroyok bersama. Itulah pesan utama yang ia gaungkan saat memaparkan strategi kolaboratif pada Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11/2025), di hadapan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.
Menurutnya, Jateng tidak membutuhkan “superman”, tetapi “super team”. Dan dalam tim besar itu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan warga miskin di lapangan.
Dalam paparannya, Luthfi mencontohkan Kabupaten Pati sebagai laboratorium sukses percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Pemkab Pati menggelontorkan operasional Rp 300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Pemprov Jateng menambah Rp 200 ribu, sehingga total insentif pendampingan mencapai Rp 500 ribu per bulan.
“Babinsa adalah mitra strategis kami. Mereka mengetahui kondisi sosial paling mikro. Dengan dukungan operasional, pendampingannya menjadi intensif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Tidak berhenti di situ. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga mendapatkan tambahan Rp 250 ribu demi menjaga produktivitas pangan warga miskin agar tidak tergerus inflasi dan gagal panen.
Tahun ini, Pemprov Jateng menetapkan Pati sebagai salah satu daerah penerima intervensi terbesar. Sebanyak 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) direhabilitasi,dari total 17 ribu unit seluruh Jawa Tengah.
Namun program ini tidak sekadar membangun tembok dan atap. Pemerintah memadukan perbaikan rumah dengan:
- dukungan kesehatan,
- pendidikan anak,
- peningkatan pendapatan,
- dan perlindungan sosial.
“Tiga pilar itu adalah Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa,bersama untuk memantau satu per satu warga miskin. Rumahnya diperbaiki, sanitasi dipenuhi, pekerjaan dibantu, pendidikan anaknya dijamin,” tegas Gubernur.
Pendekatan kolaboratif itu berbuah hasil. Data BPS Jawa Tengah mencatat, angka penduduk miskin turun dari 9,58% (September 2024) menjadi 9,48% (Maret 2025). Penurunan 0,10% ini menjadi bukti bahwa kerja bersama lintas sektor lebih efektif ketimbang intervensi parsial.
“Kalau pola ini diterapkan di seluruh kabupaten/kota, saya yakin tidak ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah,” katanya.
Selain mengulas kemiskinan, Luthfi menyoroti peran Kodam IV/Diponegoro hingga Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan. Stabilitas ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan investasi di Jawa Tengah.
“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” ucapnya.
Melalui sinergi TNI–Polri–Pemda–PPL, formula percepatan berbasis kolaborasi yang dibangun di Pati kini diusung sebagai model Jawa Tengah. Pemerintah ingin memastikan bahwa penanganan kemiskinan bukan hanya menyentuh data, tetapi menyentuh hidup warga.
Dan pesan Gubernur itu jelas:
“Kemiskinan tidak boleh ditangani biasa-biasa saja. Ini harus kita keroyok bersama.”
(Red.)
