JAKARTA , PortalMuria.com – Kebebasan pers kembali mendapat sorotan tajam setelah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu liputan wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, pada Sabtu malam (27/9/2025). Langkah mendadak yang dilakukan tanpa surat resmi itu sontak memicu perdebatan publik: apakah ini sekadar prosedur teknis, atau sinyal bahaya bagi demokrasi?
Menurut informasi yang dihimpun, sekitar pukul 19.15 WIB, petugas BPMI mendatangi kantor CNN Indonesia untuk mengambil ID card milik Diana. Peristiwa itu terjadi di luar jam kerja, tanpa penjelasan tertulis. Pertanyaan pun bermunculan: mengapa seorang jurnalis bisa tiba-tiba “diputus akses”-nya hanya beberapa jam setelah melontarkan pertanyaan kritis soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto?
“Redaksi CNN Indonesia sudah mengirimkan surat resmi untuk meminta klarifikasi. Kami menilai pencabutan ini tidak semestinya dilakukan, karena wartawan bekerja berdasarkan kode etik dan hak konstitusional,” tegas pernyataan resmi CNN Indonesia.
PWI dan Pakar Hukum Angkat Suara
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menilai langkah ini berpotensi merusak independensi media. Ketua Umum PWI, Ahmad Munir, mengingatkan bahwa tindakan semacam itu bisa dianggap pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pers tidak boleh dihambat dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pencabutan akses liputan tanpa alasan jelas bisa mencederai kemerdekaan pers,” ujar Munir.
Sejumlah pakar hukum bahkan menyebut pencabutan ini berpotensi dikategorikan sebagai penghalangan kerja jurnalistik. Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers, sementara Pasal 18 mengatur sanksi pidana dan denda bagi siapa pun yang menghalangi kerja wartawan.
Ujian Awal Pemerintahan Prabowo
Kasus ini dengan cepat dipandang publik sebagai ujian awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: apakah Istana benar-benar berkomitmen menjaga keterbukaan informasi, atau justru mulai mempersempit ruang kritik?
Bagi komunitas jurnalis, masalah ini bukan sekadar administrasi ID card, melainkan menyangkut roh kebebasan pers, salah satu pilar demokrasi. CNN Indonesia bersama komunitas pers mendesak agar akses liputan Diana segera dipulihkan dan Istana memberikan klarifikasi terbuka agar publik tidak terjebak dalam spekulasi.
Sementara itu, perdebatan di media sosial terus memanas. Banyak warganet mengaitkan pencabutan ID card ini dengan upaya membungkam suara kritis. Pertanyaan yang menggantung di udara: apakah ini hanya insiden sepele, atau tanda awal kebebasan pers yang kian terhimpit?
(Red.)
