PATI , PortalMuria.com– Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pati kembali menyoroti transparansi dalam pengelolaan proyek ratusan miliar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Kali ini, pertanyaan tajam datang dari anggota Pansus asal Fraksi Gerindra terkait penggunaan sistem e-catalog dalam belanja proyek besar.
“Ada yang menggunakan e-catalog dan ada yang masuk kategori PL (penunjukan langsung). Namun, penggunaan e-catalog lebih efisien,” ujar Kepala DPUTR Pati, Riyoso, dalam rapat bersama Pansus, Rabu (17/9/2025).
Pernyataan itu memantik diskusi hangat di ruang rapat DPRD. Pasalnya, penggunaan e-catalog kerap diklaim sebagai sistem yang lebih transparan dan akuntabel, sementara mekanisme PL sering menimbulkan tanda tanya publik lantaran rawan intervensi dan dugaan kongkalikong.
Bagi Pansus, yang dipertanyakan bukan hanya sekadar metode pengadaan, melainkan juga konsistensi DPUTR dalam memastikan efisiensi sekaligus integritas. Dengan nilai proyek yang mencapai ratusan miliar, publik jelas menuntut jaminan bahwa uang rakyat benar-benar digunakan tepat sasaran tanpa “jalan pintas” yang merugikan.
Rapat itu pun menjadi sorotan karena membuka tabir bagaimana praktik pengadaan di level daerah masih menyisakan ruang abu-abu antara aturan formal, efisiensi birokrasi, dan kepentingan politik.
Apalagi, sistem e-catalog sejatinya dirancang pemerintah pusat untuk memangkas praktik mark up hingga gratifikasi. Namun, faktanya, masih ada celah ketika sebagian proyek besar justru masuk skema PL yang minim pengawasan.
Publik kini menunggu langkah Pansus: apakah sorotan ini berlanjut ke rekomendasi tegas atau hanya berhenti di ruang rapat DPRD. Yang jelas, transparansi pengelolaan proyek infrastruktur Pati kini kembali diuji di hadapan rakyatnya sendiri.
(Red.)
