Pati , PortalMuria.com – Polemik Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati makin panas. Setelah sebelumnya Bupati Pati, Sudewo, mengingatkan agar pembahasan tidak melebar ke sana kemari, kini giliran Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, yang angkat bicara.
Di hadapan awak media di Gedung DPRD Pati, Sabtu (6/9/2025), Bandang menegaskan bahwa Pansus berjalan sesuai konstitusi, bukan sekadar agenda politik sebagaimana tudingan di media sosial.
“Bukan kemana-mana, justru Pansus punya tugas untuk mendalami. Ini keterbukaan publik. Kami hanya menjalankan konstitusi, masyarakat bisa menilai sendiri apakah kami melenceng atau tidak,” tegas Bandang.
22 Aspirasi Rakyat Dikerucutkan Jadi 12 Item
Menurut Bandang, Pansus bekerja berdasarkan aspirasi masyarakat yang masuk sebanyak 22 poin, lalu dipadatkan menjadi 12 item utama. Dari jumlah itu, baru 4–5 poin yang selesai dibahas, sementara 7 lainnya masih menunggu giliran.
Beberapa isu yang sudah masuk meja pembahasan antara lain:
- Pemberhentian 220 karyawan RSUD Suwondo yang menuai kontroversi,
- Keabsahan Dewan Pengawas (Dewas) rumah sakit,
- Pajak daerah, hingga
- Dugaan nepotisme dalam manajemen rumah sakit.
“Ini bukan soal mau menjatuhkan atau mencari-cari. Justru kami menguliti akar masalah, sampai tuntas,” tambahnya.
Bukan Agenda PDI, Semua Fraksi Bicara
Isu liar di media sosial yang menyebut PDI Perjuangan punya agenda politik untuk menjatuhkan Bupati Sudewo juga dibantah keras.
“Kalau indikasi menggulingkan bupati, masyarakat bisa menilai. Tapi salah besar kalau dibilang ini agenda PDI saja. Di Pansus ada partai pengusung Pak Bupati sendiri, ada Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, PPP. Semua fraksi bicara di sana, bukan hanya PDI,” terang Bandang.
Isu Nepotisme & Dugaan Bisnis Keluarga
Bandang juga menyinggung adanya dugaan nepotisme dalam lingkup RSUD Suwondo, terutama terkait perusahaan penyedia gizi. Meski belum mengarah ke rekomendasi hukum, ia memastikan isu ini akan digali lebih dalam pada rapat-rapat selanjutnya.
“Kami baru pelajari. Nanti akan jelas dalam pemanggilan berikutnya,” katanya.
Pansus: Menguliti Kebijakan, Bukan Menjatuhkan
Menanggapi pernyataan Bupati Sudewo yang menyebut Pansus sebagai ajang “menguliti” pemerintah, Bandang menilai hal itu sebagai hak kepala daerah untuk berpendapat.
“Mau dibilang menguliti, menelanjangi, silakan saja. Itu hak beliau. Yang penting Pansus bekerja mendalami kebijakan, bukan mencari sensasi,” ujarnya.
Bandang menegaskan bahwa semua langkah Pansus adalah bagian dari mandat rakyat dan kewajiban DPRD untuk membuka tabir kebijakan pemerintah daerah hingga ke akar-akarnya.
“Yang jelas kami tidak ada niatan jelek. Masyarakat bisa menilai. Kami hanya menjalankan tugas sesuai konstitusi,” tutupnya.(Red.)
