PATI , PortalMuria.com – Sebanyak 1.245 personel gabungan dari Polresta Pati, Polres jajaran Polda Jateng, dan instansi terkait dikerahkan untuk mengamankan aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Senin (25/8/2025).
Aksi ini berlangsung sejak pukul 08.00 WIB, dengan titik konsentrasi massa di Kantor Pemda Pati dan Kantor Pos Pati. Bentuk aksi terbilang unik: pengiriman surat serentak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Kantor Pos, berisi desakan agar KPK turun tangan terkait dugaan kasus korupsi yang menyeret Bupati Pati, Sudewo.
Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menegaskan pengerahan ribuan aparat itu dilakukan semata untuk menjamin keamanan.
“Kami memastikan pengamanan dilakukan maksimal agar pengiriman surat ke KPK berjalan damai tanpa gangguan,” tegasnya.
Polisi Kawal Demokrasi dengan Persuasif
Jaka menambahkan, Polri berkomitmen mengawal jalannya demokrasi dengan cara persuasif, bukan represif.
“Pengiriman surat ke KPK adalah bentuk penyampaian aspirasi yang sah. Kami imbau semua pihak agar tidak melakukan tindakan yang memicu kericuhan,” ujarnya.
Pihaknya juga menyiapkan tim negosiator untuk berdialog langsung dengan koordinator aksi jika muncul dinamika di lapangan. Hal ini, kata Jaka, penting agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa gesekan dengan aparat.
Humanis, Profesional, dan Menenangkan
Kapolresta juga mengingatkan jajarannya agar mengedepankan sikap humanis.
“Anggota jangan terpancing provokasi. Tugas kita bukan hanya mengamankan, tapi juga memberi rasa tenang kepada masyarakat,” pesannya.
Ia menekankan, aparat hadir bukan untuk menekan warga, melainkan menjaga agar hak menyampaikan aspirasi tetap berjalan sesuai koridor hukum.
“Pati harus bisa jadi contoh. Menyampaikan aspirasi lewat surat ke KPK bisa dilakukan damai, bermartabat, dan taat aturan,” pungkasnya.
Dengan pengawalan ketat ribuan personel, aksi pengiriman surat massal ke KPK di Pati menjadi sorotan publik: apakah suara warga akan didengar lembaga antirasuah?(Red.)
