Pati, PotalMuria.com — Krisis politik di Kabupaten Pati memasuki babak baru yang panas. Rapat paripurna DPRD Pati, Rabu (13/8/2025), yang dihadiri langsung oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berubah menjadi panggung desakan pemakzulan terhadap Bupati Sudewo.
Dalam forum terbuka itu, perwakilan AMPB dengan tegas menuntut DPRD selaku wakil rakyat untuk mengambil langkah tegas: melengserkan Sudewo dari kursi Bupati Pati periode 2025–2030. Alasannya jelas—kinerja enam bulan pertama sang bupati dinilai penuh blunder kebijakan yang memberatkan masyarakat, memicu pro-kontra, dan merugikan warga secara luas.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, memimpin jalannya paripurna yang sarat tensi. Ia mengakui bahwa desakan masyarakat untuk menurunkan Sudewo bukan sekadar suara bisik-bisik di warung kopi, melainkan aspirasi besar yang kini resmi masuk meja legislatif.
“Usul hak angket tentang kebijakan Bupati Pati telah disepakati. Kami menyetujui pembentukan hak angket untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” tegas Ali di hadapan forum.
Meski begitu, Ali mengingatkan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan langsung untuk memecat bupati. Prosesnya harus melalui pansus (panitia khusus) yang kemudian mengusulkan ke Mahkamah Agung—satu-satunya lembaga yang berwenang memutuskan pemberhentian kepala daerah.
Rincian Mesin Politik untuk Pansus Lengser Sudewo:
Pansus yang dibentuk akan beranggotakan 15 orang, berasal dari 7 fraksi DPRD Pati:
- PDIP – 5 anggota
- Gerindra – 2 anggota
- PKB – 2 anggota
- PPP – 2 anggota
- Demokrat – 2 anggota
- PKS – 1 anggota
- Golkar – 1 anggota
Dinamika politik di balik layar kian memanas. Sumber internal DPRD membisikkan bahwa mayoritas fraksi sudah condong mengamini langkah ini, meski masih ada pihak yang menahan diri demi kalkulasi politik jelang pilkada mendatang.
Dengan terbentuknya hak angket ini, Sudewo akan menghadapi badai politik terbesar sepanjang kariernya. Pertarungan berikutnya bukan hanya soal kebijakan yang kontroversial, tapi juga soal nasib kekuasaannya di kursi tertinggi Kabupaten Pati.
Pertanyaannya kini: apakah proses ini akan jadi akhir dari pemerintahan Sudewo, atau justru membuka babak perlawanan balik yang lebih sengit?(Red.)
