Pati, PortalMuria.com (7 Agustus 2025) – Setelah pernyataan permintaan maaf dan akan menurunkan pajak yang sudah di naikan sebesar 250 %, Bupati Pati, Sudewo, menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial, sejumlah suara dari masyarakat kini mulai menyerukan satu pesan yang sama: mundur dengan ksatria.
Permintaan maaf yang disampaikan oleh Sudewo atas kegaduhan seputar kebijakan kenaikan PBB-P2 dan penanganan aksi warga dinilai sebagian pihak bukan datang dari hati nurani, melainkan karena tekanan politik dari atas, termasuk dari Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Muncul pula dugaan bahwa langkah ini diambil karena kekhawatiran akan proses pemakzulan oleh DPRD yang saat ini sedang didorong oleh sejumlah aktivis dan organisasi sipil.
“Viral se-Indonesia, Pak. Ini bukan hanya soal pajak, tapi soal rasa keadilan. Kalau boleh saran, lebih baik Anda mundur secara ksatria. Apapun kebijakan yang Anda buat ke depan, pasti akan dinilai negatif oleh masyarakat Indonesia,” tulis salah satu akun di media sosial yang mendapatkan ribuan tanda suka dan dibagikan secara luas.
Warganet tersebut bahkan memberi usulan visioner: agar Bupati Sudewo menjadikan momen 13 Agustus mendatang – yang direncanakan sebagai panggung publik di podium mimbar – sebagai waktu untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada seluruh warga Indonesia, khususnya warga Pati, lalu mengundurkan diri dari jabatan.
Dari Kontroversi Menuju Rehabilitasi Sosial dan Politik?
Dalam narasi tersebut, masyarakat juga menyarankan agar setelah mengundurkan diri, Sudewo membentuk forum atau organisasi advokasi kebijakan publik sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap tata kelola daerah. Hal ini dinilai lebih berdampak daripada mempertahankan jabatan yang kini dipenuhi krisis legitimasi.
“Daripada Anda tetap maksain menjabat, karier politik Anda akan berakhir sampai di sini. Tapi kalau Anda vakum dulu beberapa periode, setidaknya elektabilitas Anda sudah tinggi. Tinggal ubah arah ke jalur positif,” tulisnya lagi.
Lebih lanjut, wacana ini justru menyiratkan potensi baru: pemulihan kehormatan dan kredibilitas pribadi di mata publik dengan meninggalkan zona kekuasaan, dan memilih jalur pengabdian langsung ke masyarakat. Sejumlah komentar menyatakan, apabila hal ini dilakukan, bukan tak mungkin publik akan kembali memberikan dukungan moril bahkan elektoral di masa depan.
Kritik terhadap DPRD dan Harapan untuk Perubahan
Tak hanya tertuju kepada bupati, kritik juga mengarah pada DPRD Kabupaten Pati yang dinilai “seperti tim hore”, karena dianggap tidak cukup kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang berdampak luas kepada masyarakat.
“Saya yakin, Pak. Kehormatan Anda akan membaik perlahan. Tunjukkan kebajikan itu, karena dengan Anda tidak menjadi pejabat, akan jauh dari stigma pencitraan,” lanjut isi unggahan yang tengah ramai tersebut.
Kini, publik menantikan langkah nyata dari Bupati Pati: apakah akan tetap bertahan di tengah sorotan nasional, atau memilih jalan yang lebih elegan dan berani: mundur secara ksatria dan membuktikan pengabdian dalam bentuk yang lain.(Red.)
